Artikel :: For Your Information

(17+) Indonesia Undercover


Kamis, 09 April 2009 09:07 WIB

Aku anak sakit - hidupku pabeulit
Karena susahnya - mencari duit
Bagaikan sandal jepit - ingin terbang ke langit
Sebelum ke langit - disamber manuk Piit
Berat badanku ~ turun tiap hari
Karena gizi ~ kini melambung tinggi
Dari jamu Intisari ~ sampai ke susu murni
Ya sekarang ~ susah aku beli
Baju kubeli ~ dari yang kalah judi
Karena di toko ~ tidak boleh mencuri
Daripada mencuri ~lebih baik korupsi
Siapa tahu ~ masuk RCTI

Inilah Aku Anak Sakit; gubahan dari lagu Aku Anak Sehat yang seringkali dibawakan anak-anak DKSB di jalanan kota Bandung. Bus kota, terminal dan perempatan-perempatan jalan di kota Bandung adalah rumah kedua anak-anak DKSB. Maka, akan jadi hal yang aneh jika Anda sering berkunjung ke Bandung, namun Anda belum pernah mendengarkan lagu-lagu mereka. Keanehannya sama dengan jika Anda sering main ke Bandung namun belum pernah bawa oleh-oleh Brownies atau beli baju di kota Seribu Factory Outlet itu. Tapi permasalahan utamanya bukanlah Anda pernah atau tidak pernah mendengar lagu-lagu sosial yang dibawakan DKSB atau kelompok-kelompok seni lainnya di kota Bandung ataupun kota-kota lainnya, karena persoalan utama sesungguhnya adalah: Pedulikah Anda Dengan Keadaan Negeri Anda Ini?! Karena jika tidak, apa gunanya Anda terlahir di negeri ini?! Sedang “artis jalanan” seperti DKSB pun ikut memikirkan nasib negeri ini.

. . . . .Di saat 7 konglomerat hitam penerima dana BLBI (Liem Sioe Liong sekitar Rp 79 trilyun, Sjamsul Nursalim Rp 65,4 trilyun, Sudwikatmono Rp 3,5 trilyun, Bob Hasan Rp 17,5 trilyun, Usman Admadjaja Rp 35,6 trilyun, Modern Group Rp 4,8 trilyun dan Ongko Rp 20,2 trilyun) hardolin enak-enakkan di Singapura, 47 juta rakyat Indonesia sehari makan sehari puasa berkat penghapusan subsidi BBM dan kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya arahan IMF dan Bank Dunia yang disyaratkan dalam Letter of Intent; Di saat para birokrat berhasil menaikkan penggelapan uang rakyat dari Rp. 5,3 trilyun di tahun 2005 menjadi Rp. 14,4 trilyun di tahun 2006, para birokrat juga berhasil menaikkan balita yang kekurangan gizi dari 18 juta menjadi 20,87 juta dengan 1,67 juta diantaranya kekurangan gizi yang sangat parah; Di saat 72% wilayah hutan Indonesia hancur berkat pemberian hak pembalakan liar kepada para pemegang Hak Pengelolaan Hutan, negeri ini juga mencapai angka aborsi 2 juta per tahun (1 peristiwa aborsi per 15 detik) berkat pergaulan bebas muda-mudinya; sehingga lengkaplah sudah peribahasa “Sudah jatuh tertimpa tangga katinggang kalap” untuk menggambarkan betapa “indahnya” kehidupan negeri ini.

. . . . . Peningkatan kinerja ekonomi yang digagas oleh para pakar ekonomi untuk bisa memperbaiki keadaan negeri ini dengan jurus utama peningkatan ekspor tak lebih dari usaha yang sia-sia belaka dikala pemerintah terus-terusan merekontruksi jumlah utang menjadi semakin besar. Semestinya bila tidak ada beban pembayaran utang luar negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan surplus. Misal, untuk tahun 2006 dan 2007 surplus APBN sebesar Rp 45,8 trilyun dan Rp 52,0 trilyun. Artinya penerimaan pemerintah masih lebih besar dibanding kebutuhan belanjanya. Namun, dengan pembayaran utang sebesar Rp 138,2 trilyun (2006) dan Rp 139,2 (2007) maka APBN 2006 menjadi defisit sebesar Rp 37,6 trilyun dan pada APBN 2007 sebesar Rp 33,1 triliun. Defisit inilah yang selalu dijadikan alasan untuk terus mencari utang luar negeri. Dan pada faktanya negeri ini semakin tenggelam ke dalam jeratan utang. Pada akhir pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1966, utang luar negeri Indonesia 2,437 miliar dolar AS. Itu hanya utang pemerintah. Jumlah ini meningkat 27 kali lipat pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto Mei 1998, dengan nilai 67,329 miliar dolar. Pada akhir tahun 2003 utang itu menjadi 77,930 miliar dolar AS. Maka sungguh bisa kita lihat tawaran pemberian utang yang diberikan Bank Dunia, IMF, atau pun Bank Pembangunan Asia adalah sebuah proses agar Indonesia dan Negara-negara peminjam lainnya tetap miskin, tergantung dan terjerat utang yang makin bertumpuk-tumpuk dari waktu ke waktu.

Pergantian presiden berulang kali, penambahan jumlah partai politik hingga pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung sebagai usaha demokratisasi atas tatanan politik yang tidak demokratis dan rezim terdahulu yang korup yang dituduh menjadi penyebab krisis multidimensi di negeri ini oleh para pakar politik tidak kunjung membawa perbaikan bagi penduduk negeri ini. Malah penduduk negeri ini dengan teu nginjeum ceuli teu nginjem panon bisa merasakan bahwa semua itu tak lebih dari sebuah dagelan; seperti kasus partai oposisi yang selalu mengkritisi kebijakan yang diambil pemerintahan yang sedang berkuasa sedang mereka lupa kebijakan yang diambil itu pernah pula diambil pemerintahan mereka sewaktu pimpinan mereka menjadi presiden; kasus penyelesaian korupsi uang rakyat yang tebang pilih; sengketa politik tingkat tinggi semisal seringkali diselesaikan secara “kekeluargaan”; hingga kasus-kasus menggelikan lainnya.

. . . . . Jika dokter hendak mengobati seorang pasien, ia harus mendiagnosis terlebih dahulu apa penyebab utama penyakit sang pasien. Dokter tidak boleh salah sedikit pun dalam mengindentifikasi masalah ini. Sebab, kesalahan dalam mengidentifikasi masalah ini akan berdampak pada langkah medis berikutnya. Jika identifikasi terhadap penyakitnya salah, obat yang diberikan kepada pasien pun salah, perlakuan medis juga salah, dan semua langkah berikutnya pasti salah. Akibatnya, pasien tidak pernah sembuh dari sakitnya, bahkan bisa-bisa mati secara tragis, atau terkena komplikasi kronis.

Kesalahan identifikasi terhadap persoalan utama negeri ini juga akan mengakibatkan kesalahan pada penentuan tujuan, metode, konsentrasi aktivitas, persiapan-persiapan serta perkara-perkara cabang lainnya. Dengan kata lain, kesalahan dalam perkara ini akan berimplikasi signifikan pada langkah-langkah selanjutnya.
Untuk itu, pengkajian terhadap persoalan utama negeri ini harus dilakukan dengan teliti. Agar upaya yang dilakukan oleh negeri ini bisa benar-benar menyelesaikan segala permasalahan karena langsung membereskan akar masalah yang selama ini mendera negeri ini. Tidak memboroskan waktu dan energi pada usaha-usaha yang sebenarnya tidak menyentuh substansi dasar permasalahan negeri ini.

. . . . . Ekonomi kapitalistik Indonesia menjadikan Sukanto Tanoto hidup lubak libuk teu kalebok dengan kekayaan 2,8 miliar dolar (+Rp 25,4 triliun) plus bantuan utang “tuk pengembangan usaha Rp. 5,5 triliun dari Bank Mandiri sedang 63 juta rakyat Indonesia yang newel di garis kemiskinan harus merejitkeun peujit agar bisa makan hingga akhir bulan.

Politik oportunistik Indonesia memberikan pondasi yang sangat kuat bagi terbentuknya Indonesia; The Envelope Country. Karena segala hal entah itu tender, lisensi, wartawan, hakim, jaksa, polisi, petugas pajak, SK Pegawai Negeri Sipil, dan lain-lain, dan seterusnya, jeung rea-rea deui, bisa diperlancar dengan “amplop”.
Pendidikan materialistik Indonesia berhasil membuat 11 juta anak Indonesia putus sekolah dan 6 juta anak muda lainnya terjerumus narkoba.

Budaya hedonistik Indonesia membuat negeri ini dihiasi majalah dan tabloid berbau “O” lengkap dengan iklan berbagai alat kelamin tiruan (kue pancong berkumis dan lemper baterai pun boneka karet perempuan yang bisa dibawa bobok bareng), 100 ribu situs porno made in Indonesia, 25 juta VCD Coitus, berita pemerkosaan anak di bawah umur, penjualan sindikat wanita dalam dan luar negeri, bahkan Menpora Adyaksa Dault pernah mengungkapkan kasus dimana sejumlah anak sekolah dasar kelas 3 di suatu daerah melakukan masturbasi bersama-sama setelah menonton VCD porno untuk mengungkapkan begitu saking hebatnya gaya hidup hedonis bangsa ini.

Tata sosial individualistik Indonesia menjadikan kantor-kantor dipenuhi para jago renang gaya katak; sikut kiri-kanan, jilat atas injak bawah. Sedang jalanan disesaki copet, jambret, maling, dan tukang peras. Hingga Taufik Ismail berkata, “Untuk bisa bertahan berakal waras saja di Indonesia hari ini, sudah untung.'' lewat puisinya “Jangan-Jangan Saya Juga Maling”. Maka akankah kita tetap berharap pada kehidupan sekular-kapitalis yang telah merubah Negeri Ratna Mutu Manikam ini menjadi negeri Ratna Doank karena mutu manikamnya telah habis dijarah Freeport, Exxon Mobile, Chevron, Newmont, Japan Indonesia LNC beserta kawan-kawannya?! Akankah kita menunggu hingga belut buluan dan oray jangjangan untuk menerapkan suatu sistem kehidupan yang lebih baik dari sistem kehidupan Sekular-Kapitalis yang telah diterapkan semenjak negeri ini didirikan?! Dan pilihanya hanyalah 2: Komunis atau Islam. Anda pilih mana? Atau punya pandangan lain? Sedang nyata Negeri Seribu Sungai ini telah menjadi Negeri Seribu Derita sekalipun telah terjadi pergantian Presiden, DPR/MPR, Gubernur, Bupati/Walikota berkali-kali?!


Kiriman dari: Kabayan Seuh!!!

komentar (0)| Dilihat (617)

Baca juga: